Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi Tulungagung, meminta calon Bupati di Tulungagung untuk memerhatikan lingkungan hidup dan sumber daya alam di daerahnya. Pesan ini disampaikan Direktur PPLH Mangkubumi dikantornya selasa (06/02/2018) Muhammad Ichwan, “Kami ingin visi dan misi kontestan Pilkada memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, SDA dan penekagan hukum lingkungan di dalamnya,” kata Ichwan. Dari pantauan PPLH Mangkubumi mengenai Visi dan Misi calon kepala daerah yang dipublikasikan melalui akun resmi FB KPU Tulungagung kedua calon bakal kepala daerah tidak ada satupun yang memasukkan isu lingkungan hidup menjadi kebijakan startegis kalau terpilih menjadi kepala daerah (Bupati).
Sehingga, kata Muhammad Ichwan, tahapan Pilkada bisa menciptakan pemimpin baru yang komitmen menjaga lingkungan dan SDA di Kabupaten Tulungagung. Dari catatan PPLH Mangkubumi, Muhammad Ichwan, berkata kondisi lingkungan dan SDA di Tulungagung kian memprihatinkan. “Konteksnya suram dalam tanda petik. Banyak persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Tulungagung. Misalnya, sektor pertambangan khusunya Galian C di Kali Brantas yang jumlahnya lebih dari 200 penyedot desel yang dilakukan secara illegal (tidak berizin), sektor kehutanan yang terus naik grafiknya dari tahun ketahun laju deforetasinya, masalah pencemaran sungai yang belum pernah ada penegakan hukum, masalah pengelolaan sampah dan limbah B3 (bahan, berbahya dan beracun) diperkotaan yang kian menghawatirkan dan kasus-kasus lingkungan lainnya yang segera perlu ada penanganan serius oleh kepala daerah terpilih, kata Muhammad Ichwan.
Menurut Ichwan,kerusakan Lingkungan di Kabupaten Tulungagung yang mencapai titik krisis yang perlu mendapat porsi yang besar dalam ajang kampanye pilkada. Kita masih ingat kasus bencana banjir tahun 2015 di Kecamatan Campudarat, kec Besuki, Kec Kalidawir dan bencana longsor di Kec Pagerwojo dan Sendang yang disebabkan hutan sudah berubah fungsi menjadi lahan pertanian dan kebun sayur-sayuran. Kondisi hutan di Tulungagung yang terus mengalami deforestasi dari luas kawasan hutan seluas 40 ribu hektar, sekitar 25 ribu hektar mengalami deforestasi sehingga luas tutupan kurang dari 10%. Ini berakibat meningkatnya berbagai bencana seperti banjir bandang, longsor di musim hujan dan krisis air di musim kemarau.
Kami melihat masalah tersebut berkaitan dan ‘bertemu’ saat pilkada karena politik uang merupakan salah satu modus bagi pembelian pengaruh politik oleh korporasi yang selama ini mendukung ekspansi izin tambang, resistensi terhadap pengetatan penegakkan standar lingkungan hidup industri dan intimidasi terhadap masyarakat yang anti industri tambang dan polusi. Akibatnya setelah pilkada, kepala daerah dan wakil rakyat terpilih seringkali lebih berpihak pada donatur politik semasa kampanye daripada kepentingan kelestarian Lingkungan hidup dan kepentingan rakyat, tegas Muhammad Ichwan
Narahubung: Muhamamd Ichwan (081335174892)
